Beranda Post Rp 1,6 Miliar Lebih Dana SPP di UPK Belum Dikembalikan Nasabah

Rp 1,6 Miliar Lebih Dana SPP di UPK Belum Dikembalikan Nasabah

805
SHARE
Rp 1,6 Miliar Lebih Dana SPP di UPK Belum Dikembalikan Nasabah

Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam rangka Sosialisasi dan Pembahsan Badan Hukum BKAD-UPK terkait dengan Sistem Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan UPK melalui Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Teupah Barat, dan dihadiri

SIMEULUE – Dana pemberdayaan masyarakat yang ada di kas Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) saat ini, tinggal sekirar Rp 9 juta, sedang tunggakan yang ada ditangan nasabah sebagai bentuk simpan pinjaman (SPP) sejumlah sekitar Rp 1.605.741.000 yang tersebar di 16 desa dalam wilayah Kecamatan Teupah Barat per 31 Desember 2017.

Hal itu disampaikan Ketua UPK Kecamatan Teupah Barat, Juli Alfano dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) dalam rangka Sosialisasi dan Pembahsan Badan Hukum BKAD-UPK terkait dengan Sistem Pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang diadakan UPK melalui Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Teupah Barat, dan dihadiri oleh para Kepala Desa, di Aula Kantor Camat Teupah Barat, Sabtu (04/08/2018).

Juli Alfano menyebutkan, dari selama ini, pihaknya sudah memberikan imbauan dan peringatan kepada nasabah yang sudah menunggak tersebut, agar kiranya dapat segera menyelesaikan tunggakannya, namun, imbauan dan peringatan itu tidak diindahkan sama sekali, sehingga, akibat dari semua itu, BKAD-UPK Kecamatan Teupah Barat mengalami devisit anggaran.

"Kita sudah lakukan berbagai upaya, memberikan imbauan dan teguran kepada para nasaba kita yang telah menunggak, baik secara lisan maupun tulisan, bahkan dari selama ini kita berikan lagi kelonggaran, tidak sanggup bayar sekaligus bisa dengan cicilan, yang penting ada niat baik untuk mengembalikannya," kata Juli.

Ditambahkannya, selama ini, sistem simpan pinjam yang dikelola oleh UPK, hanya menggunakan surat perjanjian pinjaman sesuai waktu masa PNPM yang disertai dengan anggunan, sehingga selama ini, kata Juli, pihaknya tidak berani bertindak, disebabkan UPK belum meliki Payung Hukum.

Ia berharap, setelah adanya Badan Hukum BKAD-UPK ini, kiranya tunggakan tersebut dapat tertagih, sehingga dapat kembali dimanfaatkan kepada masyarakat yang lain.

"Jika nanti nasabah juga masih enggan menyelesaikan tunggakannnya, kita sudah berani bertindak, seperti penyitaan atau pelelangan anggunan, karena, kita sudah memiliki perlindungan hukum," ujarnya.

Selain itu, Ketua BKAD Kecamatan Teupah Barat, Suhardi Fleno, dalam sambutannya mengatakan bahwa, dari selama ini, UPK Kecamatan Teupah Barat yang bergerak dibawah naungan BKAD itu, belum memiliki Badan Hukum yang mengikat dan mengatur sistem pengelolaan dana simpan pinjam tersebut.

“Sehingga terhadap pinjaman macet, sampai dengan saat ini belum bisa kita ambil suatu tindakan,” tambah Suhardi.

Terkait dengan persoalan tersebut, kata Suhardi, pihaknya telah menyusun draf rancangan Peraturan yang nantinya akan menjadi payung hukum dalam pengelolaan dana simpan pinjam yang dikelolah oleh BKAD-UPK Kecamatan Teupah Barat.

Sementara itu, Camat Teupah Barat Syafrinudin, SH, MH., yang juga turut hadir dalam MAD tersebut mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya BKAD-UPK itu. Dirinya berharap Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat yang dikelolah BKAD-UPK ini, dapat dikelolah dengan sebaik mungkin serta tepat sasaran.

“Sehingga dana tersebut, betul-betul dapat bermanfaat untuk pemberdayaan perekonomian masyarakat,” pungkas Syafrinudin.

Unit Pengelolah Kegiatan (UPK)  adalah lembaga pengelola kegiatan antar desa yang dibentuk dan dikembangkan melalui PNPM Mandiri Perdesaan (sebelumnya PPK). Secara organisasi UPK adalah unit kerja di bawah naungan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Kedudukan BKAD saat ini tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebelumnya merupakan amanat PP 72 tahun 2005 Tentang Desa). [HA]